MENELUSURI SEJARAH KEDATUKAN BESITANG: DARI JEJAK KERAJAAN ARU, PENGARUH ACEH, HINGGA BERADA DI BAWAH KESULTANAN LANGKAT

BESITANG, LANGKAT — Besitang bukan sekadar sebuah wilayah administratif di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kawasan yang berada di ujung timur laut Langkat dan berbatasan dengan Aceh ini menyimpan sejarah panjang mengenai pemerintahan tradisional, kedatukan, hubungan antarkerajaan, adat Melayu, serta perjuangan mempertahankan wilayah.

Berdasarkan penelitian sejarah dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Kejeruan Besitang berada di bawah pengaruh Kesultanan Langkat sejak sekitar 1830 hingga berakhirnya pemerintahan kerajaan-kerajaan tradisional di Sumatera Timur pada 1946. Penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan.

Materi yang tampak pada gambar yang disampaikan juga memuat silsilah kepemimpinan Besitang, mulai dari nama-nama yang dikaitkan dengan masa awal pemerintahan hingga tokoh-tokoh Datuk Besitang pada periode berikutnya. Namun, daftar silsilah dalam materi tersebut sebaiknya dipandang sebagai tradisi/terombo lokal yang perlu dicocokkan dengan arsip dan penelitian sejarah sebelum setiap nama dan tahun dinyatakan sebagai fakta sejarah definitif.

Besitang dan Jejak Kerajaan Aru

Salah satu lapisan sejarah paling awal yang dikaitkan dengan Besitang adalah Kerajaan Aru.

Dalam kajian mengenai Kejeruan Besitang, kawasan Besitang disebut memiliki hubungan dengan pusat kekuasaan Aru. Penelitian tersebut mencatat bahwa setelah kekuasaan Aru mengalami perubahan, keturunan penguasa yang masih berada di kawasan tersebut kemudian membentuk pemerintahan lokal yang berkembang menjadi Kedatukan/Kejeruan Besitang.

Letak Besitang sangat strategis. Wilayah ini berada di jalur yang menghubungkan kawasan Langkat, pesisir timur Sumatera dan Aceh. Sungai Besitang serta kawasan hulu-hulunya menjadi bagian penting dalam perkembangan permukiman dan hubungan perdagangan maupun politik.

Karena posisinya sebagai kawasan perbatasan, Besitang juga mengalami pengaruh dan persaingan kekuasaan antara Aru, Aceh dan Langkat.

Dari Pengaruh Aceh Menuju Kesultanan Langkat

Dalam sumber penelitian UNIMED, sejarah lokal Besitang menggambarkan perubahan pemerintahan dari masa yang dikaitkan dengan Aru, kemudian pengaruh Aceh, hingga akhirnya berada di bawah Kesultanan Langkat.

Salah satu bagian pentingnya adalah sekitar 1830, ketika Besitang mulai berada dalam lingkungan kekuasaan Kesultanan Langkat dengan status Kejeruan Negeri Besitang. Sejak periode tersebut, pemimpin lokal Besitang dikenal sebagai Datuk/Kejuruan yang mempunyai kedudukan dalam struktur pemerintahan tradisional Langkat.

Hubungan tersebut juga tercermin dalam sumber mengenai Kesultanan Langkat yang mencatat daerah Datu Besitang sebagai salah satu wilayah dalam lingkungan Kesultanan Langkat.

---

BAGAIMANA SISTEM PEMERINTAHAN BESITANG DAHULU?

Berbeda dengan sistem pemerintahan negara modern, pemerintahan tradisional Besitang bekerja melalui hubungan hierarkis antara Sultan, Pangeran, Kejeruan/Datuk dan masyarakat adat.

Secara sederhana, struktur tersebut dapat digambarkan:

SULTAN LANGKAT

↓

PEMBAGIAN WILAYAH/LUHAK

↓

KEJERUAN / KEDATUKAN BESITANG

↓

DATUK / PEMIMPIN ADAT

↓

PENGHULU / PEMIMPIN KAMPUNG

↓

MASYARAKAT

Struktur tersebut tidak berarti sama persis di setiap periode, karena pemerintahan tradisional mengalami perubahan sesuai hubungan politik dengan Aceh, Langkat dan kemudian pemerintah kolonial.

Penelitian sejarah Besitang menyebut adanya pembagian wilayah pemerintahan Kesultanan Langkat ke dalam beberapa lingkungan, antara lain Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru, dengan masing-masing memiliki pemimpin dalam struktur kerajaan. Besitang menjadi salah satu wilayah kejeruan di bawah Kesultanan Langkat.

Peran Datuk Besitang

Datuk bukan hanya simbol adat.

Dalam sistem pemerintahan tradisional, seorang Datuk mempunyai fungsi sosial dan politik yang cukup besar, antara lain:

memimpin masyarakat di wilayah kedatukan;

menjaga ketertiban dan hubungan antarkampung;

menjadi penghubung antara masyarakat dengan kekuasaan yang lebih tinggi;

menjaga adat dan tata kehidupan masyarakat;

menyelesaikan persoalan masyarakat berdasarkan adat;

menjaga wilayah kekuasaan;

menjalankan kewajiban politik terhadap Sultan atau kerajaan yang menjadi atasannya.

Dengan demikian, Kedatukan Besitang dapat dipahami sebagai pemerintahan lokal tradisional yang memiliki otonomi terbatas, tetapi tetap berada dalam struktur kekuasaan yang lebih tinggi.

---

BESITANG SEBAGAI “PALANG PINTU” LANGKAT

Letak geografis menjadikan Besitang mempunyai arti strategis bagi Langkat.

Wilayah ini berada dekat perbatasan Aceh. Dalam kajian sejarah UNIMED, Besitang disebut memiliki posisi sebagai kawasan perbatasan dan pernah berperan dalam membantu Langkat menghadapi ancaman atau konflik dari kawasan Gayo dan Alas.

Karena itu, Besitang bukan hanya wilayah administratif biasa. Dalam perspektif sejarah politik tradisional, ia merupakan wilayah pertahanan sekaligus pintu masuk menuju wilayah Langkat.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa hubungan antara Datuk Besitang dengan Kesultanan Langkat mempunyai arti penting.

---

SILSILAH DAN KEPALA PEMERINTAHAN BESITANG

Materi yang diberikan memuat daftar panjang nama pemimpin yang dikaitkan dengan sejarah pemerintahan Besitang, termasuk nama-nama Sultan dan kemudian tokoh Kejeruan/Datuk.

Di dalam materi tersebut terdapat nama seperti:

Sultan Abdullah Hod, Sultan Malim Muhammad, Sultan Malik Al Bana, Sultan Malik Al Adil, Sultan Murad Jabal, Raja Bako, Sultan Ali Iskandar, Sultan Sedjuk, Sultan Makmun Syah Alam, Sultan Makmun Alisyah Putra, dan nama-nama lain yang dilanjutkan hingga tokoh-tokoh Datuk Besitang.

Pada bagian akhir tercantum nama-nama yang dikaitkan dengan periode pemerintahan Datuk Besitang, termasuk:

Dato' Indra Lana / Dato' Sri Indra Paduka,

Dato' Abdul Muhammad Chalid,

dan tokoh yang disebut dalam materi sebagai Dato' Besitang ke-III / Dato' Djohan Pahlawan II.

Karena silsilah tersebut merupakan bagian dari tradisi sejarah lokal, penetapan nomor urut, tahun pemerintahan dan hubungan genealogis setiap tokoh idealnya diverifikasi melalui terombo asli, arsip Kesultanan Langkat, arsip kolonial, batu nisan, dokumen adat dan penelitian akademik.

Ini penting agar sejarah Besitang dapat ditulis secara kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

BERAKHIRNYA KEKUASAAN KEDATUKAN BESITANG

Perubahan besar terjadi pada 1946.

Revolusi Sosial Sumatera Timur menyebabkan struktur kerajaan-kerajaan tradisional di kawasan tersebut mengalami keruntuhan. Penelitian UNIMED menyebut bahwa Kejeruan Besitang yang berada di bawah Kesultanan Langkat juga mengakhiri pemerintahan tradisionalnya pada periode tersebut.

Dengan berakhirnya pemerintahan kerajaan, sistem pemerintahan modern Republik Indonesia secara bertahap menggantikan sistem pemerintahan tradisional.

Artinya, berakhirnya kekuasaan politik Kedatukan Besitang tidak berarti berakhirnya adat Besitang.

Adat, sejarah keluarga, gelar, makam, situs, cerita lisan dan hubungan masyarakat adat tetap menjadi bagian dari warisan sejarah masyarakat.

---

DARI KERAJAAN KE MASYARAKAT ADAT

Pada masa sekarang, kedudukan masyarakat adat tentu berbeda dengan kedudukan kerajaan pada masa lalu.

Indonesia tidak lagi menggunakan sistem kerajaan sebagai pemerintahan negara. Namun, keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Di Kabupaten Langkat terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut ditetapkan dan berlaku sejak 10 Januari 2019, dengan tujuan antara lain melakukan identifikasi serta memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Langkat.

Karena itu, sejarah Kedatukan Besitang memiliki relevansi dengan pembahasan masyarakat hukum adat masa kini—bukan untuk menghidupkan kembali pemerintahan kerajaan sebagai pemerintahan negara, melainkan untuk menjaga sejarah, adat, identitas dan warisan budaya masyarakat.

---

WARISAN BESITANG UNTUK GENERASI MUDA

Sejarah Besitang seharusnya tidak berhenti pada daftar nama Sultan dan Datuk.

Yang jauh lebih penting adalah memahami nilai yang diwariskan, seperti:

adat → persatuan → kepemimpinan → menjaga wilayah → menghormati leluhur → menjaga lingkungan → menyelesaikan persoalan secara musyawarah.

Sejarah juga perlu ditempatkan secara kritis. Cerita turun-temurun, terombo dan dokumen keluarga merupakan sumber penting, tetapi harus dipertemukan dengan penelitian akademik dan arsip agar tidak terjadi pencampuran antara sejarah, legenda, silsilah keluarga dan klaim politik.

Dengan pendekatan tersebut, Besitang dapat membangun dokumentasi sejarah yang lebih kuat.

KESIMPULAN

Besitang memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan Kerajaan Aru, pengaruh Kesultanan Aceh, kemudian Kedatukan/Kejeruan Besitang dalam lingkungan Kesultanan Langkat. Kajian akademik mencatat periode Kejeruan Besitang dalam lingkungan Kesultanan Langkat sekitar 1830–1946.

Sistem pemerintahannya merupakan pemerintahan tradisional yang menempatkan Sultan sebagai pusat kekuasaan Kesultanan Langkat, sedangkan Besitang dipimpin oleh Datuk/Kejeruan yang mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal.

Setelah perubahan politik besar pada 1946, kekuasaan kerajaan berakhir. Namun, adat dan identitas sejarah Besitang tetap hidup dalam masyarakat.

Kini tantangannya adalah bagaimana sejarah tersebut didokumentasikan secara tertib sehingga generasi berikutnya mengetahui bahwa Besitang bukan hanya sebuah nama kecamatan, tetapi merupakan wilayah yang mempunyai jejak panjang dalam sejarah politik dan kebudayaan Melayu di kawasan Langkat–Aceh.

Catatan redaksional: tulisan ini menggabungkan materi pada gambar yang Anda kirim dengan penelitian akademik dan sumber hukum. Daftar silsilah pada gambar sebaiknya disebut sebagai versi terombo/silsilah lokal sampai seluruh nama dan tahun dapat diverifikasi dari sumber primer. ()