JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengungkap komunikasi dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum dirinya dicopot dari jajaran pimpinan BGN. Komunikasi tersebut muncul dalam rangkaian kesaksiannya pada sidang praperadilan terkait perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026), Lodewyk menyampaikan bahwa Teddy menghubunginya melalui sambungan telepon pada malam 2 Juni 2026. Menurut Lodewyk, dalam percakapan itu Teddy menyampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto atas tugas yang telah dijalankannya selama berada di BGN.
Lodewyk juga menyebut dirinya sempat menyampaikan kepada Teddy bahwa dirinya akan dipindahkan dari BGN. Namun, menurut keterangannya, pembicaraan tersebut tidak berkembang lebih jauh.
Pada malam yang sama, perubahan susunan pimpinan BGN diumumkan. Lodewyk dicopot bersama Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya.
Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian perkara hukum yang menjerat ketiganya dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Membantah Intervensi Pengadaan
Dalam sidang praperadilan, Lodewyk secara tegas membantah pernah melakukan intervensi terhadap proses pengadaan di lingkungan BGN.
Ia menyatakan posisinya sebagai wakil kepala membuat dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur proses pengadaan barang dan jasa.
"Saya paham betul bahwa saya ini hanya wakil, sehingga saya tidak mungkin mengintervensi pengadaan-pengadaan itu," kata Lodewyk dalam persidangan, sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Lodewyk juga membantah tuduhan lain yang dikaitkan kepadanya, termasuk tudingan meminta fasilitas maupun keuntungan pribadi. Ia menilai sebagian tuduhan terhadap dirinya tidak benar.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari strategi hukum Lodewyk untuk menggugat keabsahan proses hukum yang dilakukan penyidik.
Persoalkan Penetapan Tersangka
Melalui kuasa hukumnya, Otto Cornelis atau OC Kaligis, pihak Lodewyk meminta pengadilan menguji sejumlah tindakan penyidik, mulai dari penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka hingga penahanan.
Pihak Lodewyk juga mempersoalkan prosedur penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan sejumlah tindakan penyidikan lainnya.
OC Kaligis berpendapat kliennya tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dan jasa maupun penentuan titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena itu, pihaknya meminta status tersangka Lodewyk dinyatakan tidak sah.
Kejaksaan Nyatakan Memiliki Alat Bukti
Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan penetapan Lodewyk sebagai tersangka telah didasarkan pada alat bukti yang sah.
Dalam persidangan praperadilan sebelumnya, jaksa menyebut penyidik telah mengantongi sedikitnya empat jenis alat bukti, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, serta dokumen.
Kejaksaan juga menyatakan menghormati hak Lodewyk untuk mengajukan praperadilan dan akan menjawab seluruh dalil yang disampaikan pihak pemohon.
Dengan demikian, terdapat dua posisi hukum yang berhadapan. Pihak Lodewyk mempertanyakan keabsahan sejumlah tindakan penyidik sekaligus membantah keterlibatannya dalam dugaan tindak pidana. Sementara Kejaksaan mempertahankan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimiliki.
Dugaan Penyimpangan Tata Kelola MBG
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program MBG pada BGN periode 2025–2026.
Dalam proses penyidikan, dugaan perkara disebut berkaitan dengan berbagai pengadaan dan tata kelola program, termasuk pengadaan kendaraan, jasa pengiriman, seragam, sepatu, tablet, serta televisi berukuran 75 inci.
Kejaksaan sebelumnya juga menyampaikan adanya temuan mengenai dugaan pemborosan anggaran dalam tata kelola program MBG. Dalam persidangan praperadilan, jaksa mengutip kertas kerja audit tujuan tertentu BPKP yang menyebut dugaan pemborosan mencapai Rp10,5 triliun per tahun.
Namun, angka dan konstruksi perkara tersebut tetap harus ditempatkan dalam konteks proses hukum yang berjalan. Status seseorang sebagai tersangka tidak dengan sendirinya berarti telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dan keterlibatan masing-masing pihak pada akhirnya harus diuji melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komunikasi Politik dan Proses Hukum
Pengungkapan komunikasi antara Lodewyk dan Teddy Indra Wijaya pada malam sebelum pencopotan menjadi bagian yang menarik perhatian publik.
Namun, komunikasi tersebut tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai bukti adanya hubungan antara pergantian jabatan dengan perkara dugaan korupsi MBG. Hubungan sebab-akibatnya harus dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah.
Yang jelas, kronologi waktu—komunikasi pada 2 Juni, pengumuman pencopotan pada malam yang sama, kemudian proses hukum terhadap Lodewyk—menjadi rangkaian peristiwa yang kini kembali mendapat perhatian setelah diungkap dalam persidangan.
Praperadilan Menjadi Ruang Pengujian
Praperadilan bukan forum untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam perkara pokok. Forum tersebut pada prinsipnya menguji aspek-aspek tertentu dari tindakan hukum penyidik dan penuntut, sesuai ruang lingkup kewenangan praperadilan.
Karena itu, publik perlu mengikuti proses tersebut secara berimbang dan tidak menarik kesimpulan sebelum adanya putusan serta pembuktian dalam perkara pokok.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi peserta didik dan kelompok penerima manfaat.
Keterbukaan proses hukum menjadi penting agar publik dapat mengetahui bagaimana anggaran negara dikelola, bagaimana mekanisme pengadaan dilaksanakan, serta siapa yang bertanggung jawab apabila benar ditemukan penyimpangan.
Catatan redaksi: Seluruh tuduhan dalam perkara ini masih merupakan dugaan. Pihak Lodewyk Pusung telah menyampaikan bantahan dan menempuh jalur praperadilan, sedangkan Kejaksaan Agung mempertahankan proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang mereka klaim telah diperoleh.